Model ini menganut paham teori kelompok David B. Truman dalam bukunya “The Govermental Process” (1951), yang menyatakan bahwa interaksi antara kelompok-kelompok adalah merupakan kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal kedalam kelompok kepentingan (interest group) yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan-kepentingannya kepada pemerintah.
Truman mengartikan kelmpok kepentingan sebagai suatu kelompok yang memiliki sikap yang sama yang mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok yang lain dalam masyarakat. Dan kelompok kepentingan itu akan mempunyai arti politis, kalau kelompok kepentingan itu mengajukan tuntutan terhadap suatu lembaga pemerintahan.
Kelompok kepentingan semakin mempunyai arti yang penting dalam proses dan kegiatan politik. Dan sebenarnya politik itu adalah merupakan perjuangan diantara kelompok-kelompok untuk mempengaruhi kebijaksanaan negara.
Menurut teori kelompok, kebijaksanaan negara itu adalah merupakan pertimbangan yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok. Untuk menjaga perimbangan tersebut maka tugas atau peranan sistem politik adalah menengahi konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok tersebut.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas R. Dye, tugas sistem politik adalah menengahi konflik antar kelompok dengan cara:
(1) Membuat aturan permainan dalam percaturan antar kelompok,
(2) Mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan yang berbeda,
(3) Mewujudkan kompromi-kompromi tersebut dalam bentuk kebijaksanaan negara, dan
(4) Memaksakan berlakunya kompromi-kompromi bagi semua pihak.
Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi perubahan kebijaksanaan negara. Tingkat pengaruh kelompok kepentingan tersebut ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan dan kebaikan organisasinya, kepemimpinannya, hubungannya yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya, dan sebagainya. Dan aktivitas politik dipandang oleh model ini sebagai hasil perjuangan kelompok, sehingga para pembuat kebijaksanaan Negara secara terus menerus memberikan respons terhadap tekanan-tekana yang diberikan oleh kelompok tersebut, yaitu dengan melakukan tawar menawar, perjanjian dan kompromi terhadap persaingan tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok yang berpengaruh.
Sistem politik yang juga merupakan keseluruhan sistem kelompok kepentingan selalu berusaha untuk menciptakan keseimbangan diantara kekuatan yang ada pada sub-sub sistemnya. Dengan adanya kelompok laten yang besar dan kuat selalu berusaha untuk memelihara keseimbangan yang ada dan menjaga kalau ada kelompok-kelompok lain yang akan merusak atau mengancam keseimbangan tersebut. Disamping itu karena adanya anggota-anggota kelompok yang merangkap menjadi anggota kelompok yang lain, maka hal inipun akan ikut memelihara adanya keseimbangan tadi. Dan juga sistem atau mekanisme “checks and balances” yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang bersaing akan ikut berperan juga dalam memelihara keseimbangan perjuangan kelompok-kelompok kepentingan tersebut.
Jadi kesimpulannya, kebijaksanaan negara, menurut model ini adalah merupakan keseimbangan yang dicapai dari perjuangan kelompok yang berbeda-beda.
